Saling Klaim Terkait Dugaan Pungli dan Politisasi Bansos di Karangasih Bekasi


BEKASI – Dugaan pungutan liar (pungli) dan politisasi bantuan pangan melanda Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Kasus ini memicu polemik tajam setelah kedua belah pihak saling memberikan pernyataan yang bertolak belakang.

Kepala Desa Karangasih petahana, **Samsu Dawam**, membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan di wilayahnya sudah berjalan sesuai mekanisme pemerintah dan bersih dari kepentingan politik praktis.

> "Informasi yang beredar terkait dugaan pungli dan politisasi bansos tersebut tidak benar. Penyaluran bantuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan kepentingan politik praktis," ujar Samsu saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (14/6/2026) malam.

Samsu menyatakan pihaknya siap dan terbuka jika instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran di lapangan. Ia juga mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, beberapa warga setempat yang ditemui media mengaku tidak pernah dimintai biaya apa pun saat menerima bantuan.

---

### AWIBB Klaim Kantongi Bukti Video dan Atribut Politik

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) DPD Jawa Barat, **Jimy**. Ia mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti valid mengenai adanya pelanggaran dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Jimy, dugaan politisasi bansos diperkuat dengan adanya pembagian stiker bergambar wajah petahana, Samsu Dawam, yang disisipkan saat bantuan pangan dibagikan kepada masyarakat.

"Selain itu, saya juga mengantongi beberapa bukti video wawancara dengan warga yang mengaku dipungut sejumlah uang dalam proses penyaluran Bantuan Pangan tersebut," kata Jimy.

---

### Menunggu Tindak Lanjut Pengawas Pemilu

Hingga berita ini diturunkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum (APH) belum memberikan keterangan resmi terkait langkah verifikasi atas kedua klaim tersebut.

Penjagaan netralitas dalam penyaluran bansos menjadi salah satu poin krusial demi menjaga kondusivitas menjelang Pilkades Serentak 2026 di Desa Karangasih. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi dari pihak yang berwenang. (Tim/H)

---

***Catatan Redaksi:** Berita ini dibuat dengan menjunjung tinggi asas keberimbangan (*cover both sides*). Pihak Redaksi akan terus memperbarui informasi seiring dengan adanya perkembangan atau hasil pemeriksaan resmi dari instansi terkait.*
Lebih baru Lebih lama